Minggu, 02 Desember 2012

HUKUM MENJUAL ATAU MENUKAR HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA

HUKUM MENJUAL ATAU MENUKAR HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA
pendahuluan
Latar belakang masalah

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) menentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besar kemakmuran rakyat“. Prinsip hak menguasai dari negara atas bumi (tanah) sebagaimana pernyataan konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUPA), yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) di mana hak menguasai dari negara itu memberikan
wewenang kepada negara untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Salah satu bidang pembangunan pertanahan yang sedang dilaksanakan dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional adalah catur tertib pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah. Dalam upaya mewujudkan tertib kepemilikan tanah oleh badan hukum dan perseorangan diharapkan adanya perlindungan hukum. Usaha untuk mencapai keadaaan itu, dilaksanakan dengan jalan melaksanakan penertiban kepemilikan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan catur tertib pertanahan. Catur tertib pertanahan sebagai landasan operasional tersebut adalah[1]:
1. Tertib hukum pertanahan
2. Tertib administrasi pertanahan
3. Tertib penggunaan tanah
4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Permasalahan
Berdasarkan program catur tertib pertanahan tersebut di atas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya masalah pertanahan sebagai masalah nasional yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Masalah tanah merupakan persoalan yang sangat dominan yang sering menimbulkan perselisihan dan juga menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat. Untuk menghindari terjadinya sengketa masalah tanah perlu diadakan penataan penguasaan tanah yang berupa tertib administrasi pertanahan. Hal ini di samping untuk menghindari adanya persengketaan dalam bidang pertanahan, dan di sisi lain dapat mewujudkan rasa keadilan sosial.
Implementasi konkrit atas wewenang menguasai dari negara dalam menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi (tanah), satu di antaranya diwujudkan oleh Negara dengan mengatur perbuatan perwakafan atas tanah milik.
pembahasan
Di antara berbagai persoalan masalah tanah yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat, salah satunya adalah persoalan tanah wakaf. Permasalahan tanah wakaf ini di anataranya adalah beralihnya fungsi tanah wakaf dari keinginan wakif, beralihnya fungsi tanah wakaf karena dipergunakan untuk kepentingan umum, serta pengakuan hak oleh ahli waris si wakif. keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa, hal tersebut mestinya tidak perlu terjadi apabila semua pihak telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan wakaf.
Pada waktu yang lalu pengaturan tentang perwakafan di dalam suatu perundang- undangan belum ada, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lainlain) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir).[2]
Mengingat pentingnya persoalan tanah wakaf, sehingga UUPA mengatur ketentuan khusus mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang menentukan “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.” Perintah UUPA tersebut kemudian dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Pembahasan
1.    Pengertian
Wakaf sebenarnya hampir sama prosesnya dengan shodaqoh, hadiah dan hibah, yaitu merupakan suatu pemberian suatu pemberian dengan mengalihkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi dalam wakaf proses pemberian itu mempunyai perbedaan arti sesaat setelah terjadi penyerahan terutama mengenai kegunaan dan kelanggengan dari benda yang diwakafkan[3]. Dari pengertian ini ada beberapa yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu :
a.    Benda yang bersifat tahan lama
b.    Benda yang dipakai untuk kebaikan
Firman Allah dalam surat Al-hajj ayat 77 :

77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Dari firman Allah ini terlihat bahwa, berbuat kebaikan adalah hal yang dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu.

Bagi pemberi wakaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
1.    Setiap orang yang menggunakan haknya untuk berbuat kebaikan.
Maksudnya bagi seseorang yang menyadari bahwa dalam menyisihkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki untuk keperluan orang lain secara terus menerus berarti dia menggunakan haknya.
2.    Atas kehendaknya sendiri, yaitu dalam memberikan wakaf tidak karena pengaruh seseorang atau kelompok orang sebagai anjuran apalagi paksaan.
Niat tersebut diwujudkan dalam bentuk pewakafan benar-benar merupakan keikhlasan diri.
Keberadaan Wakaf telah mendapat pengakuan dalam UUPA,yakni pasal 49 yang menegaskan
·         Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial,diakui dan dilindungi.Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
·         Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud pasal14 dapat di berikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
·         Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
Dari ketentuan tersebut terkandung makana bahwa, perihal pertanahan erat hubungannyadengan peribadatan dan keperluan suci lainnya,yang salah satunya adalah perwakafan tanah,yang dalam hokum agrarian nasional mendapat perhatian.melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977,wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hokum seseorang atau badan hokum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.[4]
Ruang lingkup pengaturan perwakafan tanah mencakup:[5]
1.    Tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milikkarena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi sipemilik tanah tersebut, sehingga dari sifat tersebut si pemilik tanah tidak terikat dengan tenggang waktu dan persyaratan tertentu dengan pemilikan dan penggunaannya. Oleh karena itu, apabila tanah tersebut diwakafkan, tidak menimbulkan akibatn yang dapat menggangu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan wakaf tanah.
2.    Perwakafan tanah harus diperuntukkan untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, karena akan mendatangkan manfaat daan mashlahat bagi masyarakat. Ketentuan ini melekat pada hak atas tanah yang dianut dalam UUPA.
3.    Tanah wakaf terlembagakan untuk selama-lamanya dalam waktu yang kekal dan abadi. Tidak ada wakaf yang bertenggang waktu tertentu.
4.    Tujuan peruntukan sebagai kepentingan peribadatan atau kepentingan umum.
5.    Wakaf ,memutuskan hubungan kepemilikan anatara wakif dengan maukuf bihnya, dan selanjutnya status kepemilkannya menjadi milik masyarakat luas.
6.    Wakif tidak bisa menarik kembali tanah yang telah diwakafkan.
7.    Ikrar harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf guna mendapatkan akta otentik yang akan dapat dipergunakan dalam berbagai hal seperti untuk mendaftarkan tanahnya kepada kepala kantor Badan Pertanahan Nasional ataupun sengketa yang terjadi dikemudian hari.
Melihat prinsip di atas  agar harta wakaf kelembagaannya tetap terpelihara dan tujuannya dapat terlaksdan dana,tentulah nadzir sebagai pihak yang di serahi dan diberi amanat untuk mengelola dan memeliharanya mempunyai peranan yang amat penting.nadzir tidak saja berkewajiban menjaga dan mengurusnya,akan tetapi mewakili harta wakaf yang dikelolanya di dalam dan di luar hokum,seperti laporan pejabat kepada KUA,mempertahankannya apabila diperkirakan di pengadilan.
Dalam praktik kehidupan masyarakat,sebidang tanah yang telah diwakafkan sebagai akibatnya akan mempunyai kedudukan khusus,yakni terisolasinya tanah wakaf itu dari kegiatan transaksi (jual-beli,sewa beli,hibah,waris,penjaminan,dan bentuk pengalihan lainnya)[6]
Sebagai akibatnya pula ia seolah-olah dapat di kategorikan sebagai suatu(recthpersoon) badan hokum yakni pribadi hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan hokum sebagai subjek hukum.
Untuk mendapat kekuatan hukum atas tanah yang di wakafkan,maka harus dibuat ikrar wakaf dengansuatu akta oleh KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf,pembuatan akta wakaf dianggap sah bila dihadiri sekurang kurangnya 2 orang saksi,yang di sertai dengan surat bukti kepemilikan tanah,surat keterangan kepala desa,surat keterangan pendaftaran tanah.setelah itu akta ikrar wakaf dibuat ,selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf tanah milik ke kantor pertahanan ibukota/kabupaten untuk memperoleh sertifikat.
Berbagai kasus yang mencakup perwakafan tanah.
Masih banyak masyarakat yang melakukan wakaf tanah tanpa ikrar wakaf dan tidak di daftarkan.berdasarkan hasil penelitian earkum sumatro,di daerah kabupaten TUBAN terdapat 346.253 m persegi tanah yang diwakafkan,tidak satupun didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten TUBAN.Jadi tanah tersebut tidak ada yang memiliki serifikat,hal ini disebabkan:
1.    Budaya hokum warga masyarakat tetap bertahan pada tradisi,adat dan kebiasaan keagamaannya.
2.    Pelaksanaan hukumnya
3.    Komunikasi hokum,pendidikan,dan pengetahuan kepala desa.
4.    Sikap kepala desa terhadap perwakafan tanah yang dilakukan secara sederhana.
Berdasarkan data dari depertemen agama,sampai dengan bulan September 2002,jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasidengan luas 1.538.198.586 m persegi,75%vdiantaranya telah bersertifikat.akan tetapi,jumlah seluruh asset tanah wakaf yang sebenarnya di Indonesia masih belum diketahui secara akurat.hal ini mengingat data tentang tanah wakaf di Indonesia tidak terkoordinasi dengan baik dan terpusatdi institusi yang professional.kemudian tanah tersebut tidak dikelola untuk hal-hal yang produktif,yang bisa menjadi instrument yang kontributif bagi upaya peningkatan hidup ummat islam dan ummat manusia.dan naifnya lagi,disamping tak terurus dan terbengkalai,banyak tanah wakaf yang tidak dan belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa,bahkan dijualbelikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab
Untuk mencegah tanah wakaf tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak maka perlu dilakukan pengamanan yakni sebagai berikut:
1.    Segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air.
2.    Memberikan pengumuman terhadap tanah yang belum di sertifikasi agar masyarakat mengetahui sehingga terdorong untuk memberikan bantuanya dalam persertifikatan tanah
3.    Memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum dari nadzir,wakaf,pemerintah,lembaga bantuan hukum atau para ahli hukum terhadap harta wakaf yang merupakan harta masyarakat.pemberian advokasi ini harus di lakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal.
4.    Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif.pemanfaatan tanah dan pemberdayaan tanah wakaf yang harus di prioritaskan adalah tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar,yaitu tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis. Langkah pengaman ini harus  melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti nadzir,wakaf,pemerintah,lembaga ekonomi islam,dan masyarakat umum.
5.    Segera diundangkan Undang-Undang Hak Milik atas Tanah yang di dalamnya juga mengatur dalam bab tersendiri secara lengkap dan utuh mengenai perwakafan tanah.Undang-Undang ini penting berkenaan dengan prlindungan dan pemanfaatan tanah wakaf[7]
Kesimpulan
Salah satu bidang pembangunan pertanahan yang sedang dilaksanakan dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional adalah catur tertib pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah. Dalam upaya mewujudkan tertib kepemilikan tanah oleh badan hukum dan perseorangan diharapkan adanya perlindungan hukum. Usaha untuk mencapai keadaaan itu, dilaksanakan dengan jalan melaksanakan penertiban kepemilikan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan catur tertib pertanahan.maka berdasarkan itu kami tidak menyetujui tentang memperjual belikan tanah wakaf karna itu telah melanggar aturan agama dan juga undang-undang pertanahan di Indonesia.


Daftar pustaka
1.    Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Alumni, Bandung, 1979

2.    Abdul Jamali, S.H,hukum islam berdasarkan ketentuan kurikulum konsordium ilmu hokum, cv. Mandar maju 2002


3.    Taufiq Hamami, perwakafan tanah dalam politik hukum agrarian, cetakan petama (Jakarta: Tata Nusa, 2003)

4.    Undang-undang Peraturan mentri agama no 1 tahun 1978 tanggal 10 januari 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah no 28 1977 tentang perwakafan tanah milik

5.    Adrian sutedi S.H., M.H. peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya,sinar grafika cetakan pertama 2007


[1] Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan

[2] Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di
Negara Kita. Alumni, Bandung, 1979, hlm 2.
[3] Abdul Jamali, S.H, hokum islam berdasarkan ketentuan kurikulum konsordium ilmu hokum, cv. Mandar maju 2002, hal 183
[4] Pasal 1 ayat(1) peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik(lembaran Negara tahun 1977 no 38,tambahan lembaran nomor 3107).
[5] Taufiq Hamami, perwakafan tanah dalam politik hokum agrarian, cetakan petama (Jakarta: Tata Nusa, 2003), hlm 87-88.
[6] Peraturan mentri agama no 1 tahun 1978 tanggal 10 januari 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah no 28 1977 tentang perwakafan tanah milik
[7] Adrian sutedi S.H., M.H. peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya,sinar grafika cetakan pertama 2007 hal109-111

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar